Para raja dan sultan nusantara menilai perhatian pemerintah terhadap sejarah

Para raja dan sultan nusantara menilai perhatian pemerintah terhadap sejarah dan adat istiadat belum optimal. Karena ada unsur adat istiadat seperti keberadaan penerus para raja dan sultan yang ada Indonesia yang belum terakomodasi dalam sistem pemerintahan.

Hal itu terungkap dalam acara Saresehan Sejarah Kerajaan dan Kesultanan Nusantara 2012 di Gedung Merdeka, Minggu (9/12).

"Pendapat yang berkembang selama acara berlangsung, pemerintah belum optimal. Maka kami akan dorong semua masukan yang ada untuk dibahas dalam Musyawarah Agung di Bali mendatang," kata Pangeran R Satria Wangsa, dari Kerajaan Pejanggi Lombok yang kebetulan sebagai Ketua Panitia Musyawarah Agung saat ditemui wartawan sesuai penutupan Saresehan Sejarah Kerajaan dan Kesultanan Nusantara 2012 di Gedung Merdeka, Minggu (9/12).

Menurutnya sekarang ini pemerintah sudah menunjukan adanya perkembangan positif dalam memperhatikan persoalan adat tersebut. Seperti adanya beberapa regulasi yang mengatur soal peniggalan-peninggalan sejarah, namun semua itu belum cukup. Karenanya para raja dan sultan senusantara juga akan mendorong adanya perubahan ketatanegaraan.

Dalam acara pramusyawarah agung yang dihadiri sekitar 90-an keturunan raja dansultan senusantara itu muncul banyak pendapat yang menyebutkan perlu adanya perubahan sistem ketatanegaraan.

Seperti yang dikatakan Sultan Abdurrahman Thaha Syaifuddin dari Kerajaan Melayu Jambi (Pelestarian), bahwa seharusnya dalam pemilihan kepala pemerintahan mulai dari pusat hingga daerah itu memberi ruang kewenangan kepada para raja dan sultan.

"Seperti untuk pemilihan presiden boleh langsung dipilih oleh semua masyarakat dengan calon yang diajukan oleh partai. Tapi untuk wakilnya akan lebih baik dipilih oleh para raja dan sultan. Begitu juga untuk gubernur dan wakil gubernur dan seterusnya. Ada pemberian ruang dalam pemilihan pemimpin," kata Sultan Abdurrahman yang saat itu mengenakan pakaian adat kesultanannya yang berwarna kuning.

Pendapat senada juga dikatakan Pangeran Norman Ajinegoro dari Keraton Surakarta, bahwa kerajaan dan keraton merupakan cikal bakal suatu negara demikian pula halnya dengan Pancasila sebagai pondasi negara semua berakar dari kerajaan. Namun kini keberadaan dan eksistensi kerajaan kurang mendapat perhatian dari negara. Negara sudah lupa akan keberaadaan kerajaan.

"Kami bukan minta dihidupkan kembali sistem kerajaan atau monarki, tapi berharap ada pengakuan," ujarnya.

Begitu pula dengan pendapat yang dilontarkan Ida Tjokorde Ngurah Jambe Pamecutan SH dari Bali selaku Ketua Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN). Menurutnya raja dan sultan di negeri ini dulunya adalah pemegang saham, namun keberadaannya sekarang ini tidak begitu diperhatikan.

"Karenanya saya berharap dengan adanya pertemuan sekarang ini yang akan dilanjutkan pada Musyawarah Agung di Bali bisa melahirkan tujuan-tujuan dan sikap politis terhadap pemerintah. Ajang pertemuan ini juga untuk nanti di Bali jangan hanya untuk kumpul- kumpul saja," katanya.

Sebelumnya para raja dan sultan senusantara itu melakukan saresehan bertema "Melalui Sejarah Kita Bangun Masa Depan yang Gemilang"yang menghadirkan beberapa pebicara seperti Prof Dr Moh Surya selaku DPD perwakilan Jabar), Prof Dr Nina Herlina Lubis selaku Guru Besaar FIB Unpad, Acil Bimbo, dan Ray Sahetapy. Selain itu hadir pula Laksmana Purnawirawan Slamet Subiyanto, mantan Kasal yang memaparkan tentang pudarnya Pancasila di era demokrasi ini